Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 67

RESPONS KEMENAKER SIKAPI KASUS PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN PABRIK
              NIKEL DI KONAWE
              Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan
              (Kemnaker) memberikan tanggapan soal kasus perusakan dan pembakaran di PT Virtue Dragon
              Nickel Industry (VDNI), Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (14/12/2020).

              Staf  Khusus  Menaker,  Dita  Indah  Sari  mengatakan  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah
              sangat menyesalkan adanya kejadian perusakan dan pembakaran tersebut.

              Ida minta agar semua pihak menahan diri sekaligus menjaga diri dalam situasi pandemi ini.

              "Bu  Ida  telah  memerintahkan  agar  pengawas  Ketenagakerjaan  Kemnaker  mengawal  dan
              memberi atensi penuh bagi kasus ini," kata Dita dalam keterangannya, Rabu (16/12/2020).

              Dita mengatakan Kemenaker, melalui pengawas ketenagakerjaan, mendapat informasi bahwa
              para pekerja menuntut kenaikan upah dan pengangkatan menjadi pekerja tetap bagi pekerja
              kontrak.

              Staf khusus Menaker itu mengatakan pihaknya berpedoman pada aturan undang-undang.

              Kemenaker akan memastikan dan harus menjaga agar tidak ada pekerja yang dibayar di bawah
              upah minimum.
              Karena hal tersebut sudah tertuang dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan "Ada sanksi
              pidananya sesuai UU 13/2003, sama juga sesuai UU Ciptaker. Sedangkan untuk perpanjangan
              status pekerja kontrak, bisa dimediasi di Disnaker Provinsi, apakah otomatis bisa menjadi pekerja
              tetap atau bagaimana," kata Dita.

              "Jika dibahas dengan kepala dingin dan niat baik secara tripartit, pasti ada solusi," tambahnya.

              Dita mengatakan Kemenaker siap membantu penyelesaian jika diminta pihak Pemda.

              Namun,  sejauh  ini  Kemenaker  percaya  pada  kemampuan  jajaran  Polda  untuk  menjaga
              kondusivitas.

              Termasuk  pada  proses  mediasi  dan  pemeriksaan  yang  sedang  dilakukan  pengawas
              ketenagakerjaan provinsi.

              Sementara terkait hak-hak pekerja, Dita menegaskan bahwa Menaker Ida Fauziyah meminta
              agar dikembalikan semua sesuai amanat UU, baik substansi maupun prosedur.

              "Itu sudah paling tepat dan adil," kata Dita.

              "Kami mengapresiasi jajaran Polda, Danrem, serta Pemda yang telah berupaya menjaga agar
              kondusif," katanya.

















                                                           66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72