Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 82

SMELTER KONAWE DIBAKAR, MENAKER: JANGAN ADA PEKERJA DIBAYAR DI
              BAWAH UMP
              JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyesalkan adanya kejadian perusakan dan
              pembakaran di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe, Sulawesi Tenggara pada 14
              Desember 2020. Ida minta agar semua pihak menahan diri sekaligus menjaga diri dalam situasi
              pandemi ini.

              "Bu  Ida  telah  memerintahkan  agar  pengawas  Ketenagakerjaan  Kemnaker  mengawal  dan
              memberi atensi penuh bagi kasus ini. Kami mengapresiasi jajaran Polda, Danrem, serta Pemda
              yang  telah  berupaya  menjaga  agar  kondusif,"  kata  Staf  Khusus  Menaker  Dita  Indah  Sari  di
              Jakarta, Rabu (16/12/2020).

              Kemnaker  melalui  pengawas  ketenagakerjaan,  mendapat  informasi  bahwa  para  pekerja
              menuntut kenaikan upah dan pengangkatan menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak.

              "Kami berpedoman pada aturan undang-undang. Kita harus menjaga agar tidak ada pekerja
              yang dibayar di bawah upah minimum. Karena ada sanksi pidananya sesuai UU 13/2003, sama
              juga sesuai UU Ciptaker. Sedangkan untuk perpanjangan status pekerja kontrak, bisa dimediasi
              di Disnaker Provinsi, apakah otomatis bisa menjadi pekerja tetap atau bagaimana. Jika dibahas
              dengan kepala dingin dan niat baik secara tripartit, pasti ada solusi," tambah Dita.

              Kemnaker  siap  membantu  penyelesaian  jika  diminta  oleh  pihak  Pemda.  Namun  sejauh  ini
              Kemnaker percaya pada kemampuan jajaran Polda untuk menjaga kondusivitas. Termasuk pada
              proses  mediasi  dan  pemeriksaan  yang  tengah  dilakukan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan
              provinsi.

              Sementara terkait hak-hak pekerja, Dita menegaskan "Ibu Ida minta agar dikembalikan semua
              sesuai amanat UU, baik substansi maupun prosedur. Itu sudah paling tepat dan adil," tutupnya.









































                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87