Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 84
"Kami yang dikatakan berhimpitan dengan kerugian konstitusional kami sudah perjelas lagi
sebagaimana dimuat di halaman 45 sampai dengan 123, Yang Mulia. Sebagaimana saran dari
Yang Mulia Hakim Profesor Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Profesor Arief Hidayat," kata Andi.
Berdasarkan berkas permohonan perbaikan mereka, ada 48 ketentuan di dalam UU Ciptaker
yang hendak mereka uji. Ketentuan yang diuji tersebut berasal dari tiga pasal di dalam UU
Ciptaker, yakni pasal 81, pasal 82, dan pasal 83.
Pasal yang ketentuan di dalamnya paling banyak diuji ada pada pasal 81, yakni sebanyak 44
ketentuan. Sisanya dua ketentuan di pasal 82 dan dua ketentuan di pasal 83.
Kemudian ketentuan soal waktu kerja, cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan
kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak (UPH), dan uang penghargaan masa
kerja (UPMK), penghapusan sanksi pidana, dan jaminan sosial.
Dalam bagian kerugian konstitusional dijelaskan alasan gugatan itu diajukan. Salah satu di
antaranya soal tenaga kerja asing (TKA) yang diatur dalam Pasal 81 angka 4 UU Ciptaker itu.
Para pemohon merasa mendapatkan kerugian konstitusional dari aturan tersebut karena aturan
itu membuat pengaturan proses rekrutmen dan penempatan TKA di Indonesia menjadi lebih
mudah.
Di sana dijelaskan, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tidak lagi wajib memiliki izin, yakni
izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja cukup memiliki Rencana
Penggunaan TKA (RPTKA).
Namun, di aturan itu tidak disebutkan secara jelas kriteria keterangan yang harus dimuat dalam
RPTKA yang sebelumnya ditentukan di UU ketenagakerjaan. Pemohon khawatir TKA dapat
mengisi lapangan pekerjaan yang semestnya adalah hak pekerja atau buruh Indonesia.
Berkas perbaikan permohonan bernomor 101/PUU-XVIII/2020 itu diberikan ke MK pada tanggal
7 Desember 2020 lalu. Berkas perbaikan permohonan ini diajukan oleh sejumlah pemohon.
Beberapa pemohon berasal dari serikat pekerja, yakni dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), FSPMI.
Kemudian ada juga pemohon berstatus pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja alih daya.
Para pemohon memberikan kuasa kepada 20 kuasa hukum dalam berperkara di MK.
83
