Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 139
NILAI PESANGON TIDAK DIPOTONG DALAM OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN
Title
KERJA
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4866075/nilai-pesangon-tidak-dipotong-dalam-
Page/URL
omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ramai-ramai ditolak oleh massa buruh . Draf UU ini ditolak
lantaran dinilai tidak melindungi pekerja atau buruh. Sempat beredar isu liar bahwa omnibus law
akan mengurangi jatah pesangon pekerja yang terkena PHK.
Berdasarkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diterima detikcom , aturan pesangon
untuk pekerja masih ada. Pengusaha masih diwajibkan membayarkan uang pesangon kepada pekerja.
Aturan ini tercantum dalam Pasal 447.
Quote
Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya
keterkaitannya dengan ketenagakerjaan
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
NILAI PESANGON TIDAK DIPOTONG DALAM OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Jakarta - Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ramai-ramai ditolak oleh massa buruh . Draf UU ini
ditolak lantaran dinilai tidak melindungi pekerja atau buruh. Sempat beredar isu liar bahwa omnibus
law akan mengurangi jatah pesangon pekerja yang terkena PHK.
Berdasarkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diterima detikcom , aturan pesangon
untuk pekerja masih ada. Pengusaha masih diwajibkan membayarkan uang pesangon kepada pekerja.
Aturan ini tercantum dalam Pasal 447.
Pasal 447 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut
: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7
(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
