Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

"Kalau di negara maju, berdasarkan iuran dari pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, tapi kalau
unemployment benefit yang ditawarkan tidak jelas, bahkan dikatakan tidak ada iuran. Ini hanya
sebuah strategi pada satu titik akan dihilangkan pesangon," lanjut dia.
omnibus law akan terjadi penggunaan karyawan outsourcing dan karyawan kontrak dengan
semena-mena. Menurutnya, dalam RUU Cipta Lapangan Kerja ini diatur semua jenis pekerjaan
dilakukan kontrak.
"Di undang-undang nomor 13 itu hanya dibatasi untuk outsourcing 5 jenis pekerjaan saja, cleaning
service , katering, driver , sekuriti, dan jasa penunjang karena nanti dibebaskan, bahkan akan
kompleks dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan, dengan demikian tidak ada kepastian kerja,"
katanya.

Keempat, kata Said Iqbal, hilangnya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Ini membuat para
pengusaha tidak memiliki kewajiban membayar uang jaminan tersebut. "Kalau RUU ini disahkan, maka
mengakibatkan pengusaha tidak punya kewajiban membayar uang jaminan pensiun dan bahkan
jaminan kesehatan. Siapa yang bayar? Sudah upah di bawah minimum, tidak ada lagi jaminan sosial
pensiun maupun kesehatan," katanya.
Selanjutnya, omnibus law disebut akan membuat tenaga kerja asing (TKA) menjadi mudah bekerja
di dalam negeri. Seharusnya, kata Said Iqbal, TKA di Indonesia hanya untuk saling berbagi pengetahuan
untuk meningkatkan kemampuan pekerja lokal.
"Tapi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersirat bahwa semua jenis pekerjaan dan pekerja
buruh kasar kita sebutnya itu boleh. Ini mengancam masa depan tenaga kerja lokal di mana negara
tidak bisa melindunginya," katanya.
Terakhir, dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar pekerja di bawah upah
minimum akan membuat pengusaha semena-mana. "Maka pengusaha nanti boleh tidak membayar
upah minimum, toh tidak ada sanksi. Pengusaha boleh mengeksploitasi buruh dengan sistem itu
sourcing yang tidak punya masa depan toh tidak ada sanksi," ujar dia.
Hal senada diungkap koordinator Daerah Gardu Metal FSPMI, Nur Fahrozi, yang menyebut, jika
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disahkan, gaji buruh akan dihitung per jam. Selain itu, sistem ini
dinilai berdampak pada outsourcing .
"Jika disahkan oleh pemerintah dan DPR, upah buruh dihitung per jam. Dengan kata lain, ketika kita
sakit, ketika kita memakai hak cuti kita, tidak akan dibayar pengusaha. Kedua, jika omnibus law
disahkan, maka sistem kerja outsourcing akan dibebaskan di semua jenis pekerjaan," ujar Nur
Fahrozi.

(fas/knv) omnibus law buruh massa buruh kspi said iqbal.