Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 131

memperoleh  istirahat  1,5  (satu  setengah)  bulan  atau  sesuai  dengan  surat  keterangan  dokter
               kandungan atau bidan.

                Lalu bagaimana aturan cuti hamil dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja? Dari draft yang diterima
               detikcom, aturan cuti hamil untuk buruh perempuan memang tidak dicantumkan. Namun, bukan
               berarti  omnibus  law  akan  menghapuskan  aturan  yang  tercantum  dalam  UU  sebelumnya.  Karena,
               omnibus Law ialah UU yang dibuat untuk menyasar satu isu tertentu dalam UU sebelumnya. Dalam
               hal ini, omnibus law Cipta Lapangan Kerja menitikberatkannya pada isu penciptaan lapangan kerja.

                Selain itu, dilihat  detikcom  pada Senin (20/1) dalam Bab VII tentang Ketentuan Penutup omnibus
               law Cipta Lapangan Kerja, Pasal 82 yang tercantum dalam UU Tenaga Kerja tidak termasuk pasal yang
               dicabut.

                 Tanggapan DPR Terhadap Demo Tolak Omnibus Law  Sebagaimana diketahui, hari ini massa buruh
               yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi menolak
               omnibus law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR RI. Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan
               siap menerima aspirasi para buruh.

                "Ya sebagai penyampaian aspirasi sah-sah saja agar disampaikan sesuai ketentuan UU, yang penting
               tidak anarkis. Nanti kita dengarkan aspirasinya," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek)
               kepada wartawan, Senin (20/1/2020).

                 Awiek mengatakan pihaknya akan mendengarkan apa yang menjadi keberatan para buruh. Namun,
               hingga saat ini, draf omnibus law dari pemerintah belum diterima oleh DPR.

                "Apa yang jadi keberatan sehingga menjadi bahan kami ketika mau membahas RUU Cipta Lapangan
               Kerja. Sejauh ini kami belum menerima naskahnya sehingga belum bisa menanggapi. Kenapa belum?
               Karena pemerintah belum mengirimnya," ujar Awiek.

                "Dan masih menunggu pengesahan Prolegnas prioritas," imbuhnya.

                (rdp/tor)  omnibus law  omnibus law cilaka  omnibus law cipta lapangan kerja  massa buruh.
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136