Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 133
Title INI 6 ALASAN MASSA BURUH MINTA OMNIBUS LAW DIBATALKAN
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4866021/ini-6-alasan-massa-buruh-minta-omnibus-
Page/URL
law-dibatalkan
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di DPR. Presiden
KSPI Said Iqbal menjelaskan enam alasan buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Said
Iqbal mengatakan alasan pertama menolak omnibus law adalah terkait penghapusan upah minimum.
Menurutnya, digantinya aturan upah minimum dengan upah per jam akan berdampak pada
penghasilan buruh yang jauh dari kata 'layak'.
Quote
Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2 minggu,
maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum
yang berlaku di satu daerah tertentu
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
INI 6 ALASAN MASSA BURUH MINTA OMNIBUS LAW DIBATALKAN
Jakarta - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di DPR.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan enam alasan buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja.
Said Iqbal mengatakan alasan pertama menolak omnibus law adalah terkait penghapusan upah
minimum. Menurutnya, digantinya aturan upah minimum dengan upah per jam akan berdampak pada
penghasilan buruh yang jauh dari kata 'layak'.
"Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2
minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah
minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," ujar Said Iqbal di depan DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta
Pusat, Senin (20/1/2020).
Kedua, kata dia, omnibus law ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon. Said Iqbal
mempertanyakan aturan yang akan mengganti pesangon dengan tunjangan PHK sebesar enam kali
upah buruh per bulan.
"Pertanyaannya sederhana, dari mana biaya dana untuk memberikan upah kalau seorang pekerja DKI
upahnya adalah Rp 4,2 juta kali 6 bulan, satu orang berarti ada Rp 24 juta dia dapat. Dari mana
uangnya?" katanya.
