Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 130
Title ISU CUTI HAMIL DIHAPUS DI OMNIBUS LAW, INI FAKTANYA
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4865947/isu-cuti-hamil-dihapus-di-omnibus-law-ini-
Page/URL
faktanya
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang termasuk salah satu omnibus Law ,
ramai ditolak buruh. Pasalnya, RUU ini dinilai tidak berpihak kepada buruh, melainkan pengusaha.
Salah satu narasi yang beredar, UU tidak mencantumkan hak cuti hamil buruh perempuan.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, dengan tegas
menolak RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diteken DPR RI. Ia menilai strategi RUU dengan cara
omnibus law tidak berpihak kepada perempuan.
Quote
Di Undang-Undang 13 Tahun 2003, hak-hak perempuan disebutkan normatif, (pekerja) melahirkan
dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Di omnibus law itu nggak ada
-- Mutiara Ika Pratiwi, Koordinator Nasional Perempuan Mahardhika
ISU CUTI HAMIL DIHAPUS DI OMNIBUS LAW, INI FAKTANYA
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang termasuk salah satu omnibus
Law , ramai ditolak buruh. Pasalnya, RUU ini dinilai tidak berpihak kepada buruh, melainkan
pengusaha. Salah satu narasi yang beredar, UU tidak mencantumkan hak cuti hamil buruh perempuan.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, dengan tegas
menolak RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diteken DPR RI. Ia menilai strategi RUU dengan cara
omnibus law tidak berpihak kepada perempuan.
Salah satu yang menjadi perhatian Ika adalah hak cuti hamil. Menurutnya, dalam omnibus law tidak
dijelaskan secara spesifik soal fasilitas khusus yang didapat pekerja perempuan yang sedang
melahirkan.
"Di Undang-Undang 13 Tahun 2003, hak-hak perempuan disebutkan normatif, (pekerja) melahirkan
dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Di omnibus law itu nggak ada," kata Ika di
Gedung LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).
Berikut ini bunyi Pasal UU Tenaga Kerja 2003 tentang aturan cuti hamil: Pasal 82 Pekerja/buruh
perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter
kandungan atau bidan. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
