Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 127
Title DEMO BURUH TOLAK OMNIBUS LAW 'CILAKA' SOROTI ENAM ISU
Media Name cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120132143-20-466948/demo-buruh-
Page/URL
tolak-omnibus-law-cilaka-soroti-enam-isu
Journalist yoa/pmg
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Demo buruh menolak RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR
RI , Jakarta, Senin (20/1). Ada enam alasan kelompok buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja atau yang mereka sebut sebagai 'Cilaka'. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mengatakan yang pertama, Omnibus Law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan
menghilangkan upah minimum bagi buruh.
Quote
Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegredasi bahkan hilang.
Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu,
maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum
yang berlaku di satu daerah tertentu,
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
DEMO BURUH TOLAK OMNIBUS LAW 'CILAKA' SOROTI ENAM ISU
Jakarta - Demo buruh menolak RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan
Gedung DPR RI , Jakarta, Senin (20/1). Ada enam alasan kelompok buruh menolak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja atau yang mereka sebut sebagai 'Cilaka'.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan yang pertama, Omnibus
Law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh.
"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegredasi bahkan hilang.
Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu,
maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum
yang berlaku di satu daerah tertentu," kata dia, Senin (20/1).
Selanjutnya, ia mengkhawatirkan RUU ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon, membebaskan
buruh kontrak serta alih daya ( outsoursing ), mempermudah masuknya tenaga kerja asing,
menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus law cipta lapangan kerja.
Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena membuat masa depan pekerja, calon
pekerja yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," kata dia.
