Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Title UPAH DIHITUNG PER JAM, KSPI MINTA DPR TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

Media Name indopos.co.id
https://indopos.co.id/read/2020/01/20/216795/upah-dihitung-per-jam-kspi-minta-
Page/URL
dpr-tolak-ruu-cipta-lapangan-kerja/
Journalist heryanto

Article Type News

Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW

Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Positive
Sentiment

Summary
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap
kepastian kerja, jaminan sosial, serta kepastian upah. Hal itu dinilainya sama sekali tidak tercermin
dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Quote

DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap perlindungan.
Omnibus law akan membuat masa depan pekerja, calon-calon tenaga kerja, orang muda yang akan
memasuki tenaga kerja tanpa perlindungan

-- Said Iqbal, Ketua KSPI
UPAH DIHITUNG PER JAM, KSPI MINTA DPR TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap
kepastian kerja, jaminan sosial, serta kepastian upah. Hal itu dinilainya sama sekali tidak tercermin
dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.
"DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap perlindungan.
Omnibus law akan membuat masa depan pekerja, calon-calon tenaga kerja, orang muda yang akan
memasuki tenaga kerja tanpa perlindungan," kata Iqbal dalam aksi demonstrasi di depan Gedung MPR
DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Pada prinsipnya, lanjut Iqbal, KSPI setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengundang
investasi ke Tanah Air dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, hal itu harus
pula diselaraskan dengan perlindungan kaum buruh.

"Kita setuju Jokowi yang ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Tapi yang tidak
kita setuju ketika investasi masuk maka tidak ada perlindungan bagi kaum buruh. Jika hal itu tetap
dilaksanakan pemerintah, KSPI menganggap sama saja dengan proteksi terhadap kepemilikan modal.
Apalagi, mulai dari Satuan tugas (Satgas) diketuai oleh Ketua Umum Kadin dan semua anggotanya
adalah asosiasi pengusaha," kecamnya.