Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 123
Maka RUU Cipta Lapangan Kerja dikatakan bercita rasa pengusaha karena tak ada satu pun serikat
buruh yang dilibatkan dalam prosesnya. Karena itu, KSPI meminta DPR sungguh-sungguh karena di 22
provinsi di antaranya Surabaya, Bandung, Batam, Makasar, Gorontalo, Aceh, Medan, Bengkulu,
Semarang, Lampung dan daerah lainnya juga bergerak bersama untuk ini.
Dalam orasinya, perwakilan kaum buruh juga mengkhawatirkan sistem kerja yang dibayarkan sesuai
dengan jam kerja. Hal tersebut dianggap sama sekali tidak berpihak pada pekerja dan cenderung
menguntungkan pengusaha.
Sebelumnya beredar rilis di kalangan wartawan mengatasnamakan KSPI. Dalam rilis, Sabtu
(18/1/2020) itu disebutkan, KSPI memprotes rencana sistem upah pekerja dihitung per jam yang akan
di masukan ke dalam revisi Undang -- Undang Ketenagakerjaan oleh Menaker Ida Fauziyah.
Hal tersebut di sebabkan karena revisi UU Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law yang akan membuat
sistem upah pekerja dihitung per jam itu akan merugikan pekerja. "Kendati revisi UU nomor 13 tahun
2003 masih di godok, namun jika itu jadi di laksanakan maka hitungan itu nantinya disesuaikan
aktivitas kerja," tulisnya.
Setiap pekerja diharuskan bekerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, lanjut Iqbal, jadi upah yang di
terima sesuai upah minimum. "Revisi UU nomor 13 tahun 2003 itu akan dimasukkan dalam program
Omnibus Law dimana wadah peraturan terkait investasi dan ketenagakerjaan tersebut dalam rangka
banyaknya investasi minat menanamkan modalnya tetapi merisaukan peraturan memberatkan,"
keluhnya.
Kondisi itu, dituding kumpulan serikat pekerja, berdampak menghancurkan tatanan ketenagakerjaan
hingga investasi domestik yang terbangun berdasar pola Hubungan Industrial Pancasila. Ia
menjelaskan bahwa hal ini mulai merusak penghargaan pekerja sebagai aset perusahaan melalui
mekanisme upah minimum kerja & pesangon, penggunaan tenaga kerja asing tidak terampil, hingga
hilangnya jaminan sosial. "Parahnya, ada upaya menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, yang
selama ini demi melindungi hak-hak pekerja yang lemah daya tawar,"jelas Said
Hal yang senada di katakan oleh Sekretaris Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar yang
mana Omnibus law adalah konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang diperlukan
untuk satu isu atau topik tertentu.
"Omnibus Law (UU) Cipta Lapangan Kerja atau UU Cilaka, menurut istilah Sekjen Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) ini yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pintu masuk
investor asing," tutupnya.
