Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 140
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
Seperti dilihat detikcom pada Senin (20/1/2020), isi Pasal 447 Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
ini sama persis dengan Pasal 156 UU Tenaga Kerja Tahun 2003. Pasal 447 ini sama sekali tidak
mengurangi jatah atau bahkan menghapus jatah pesangon pekerja.
Hal ini juga senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang
sebelumnya menyebut omnibus law tidak menghapus kewajiban perusahaan dalam memberikan
pesangon. Bahkan sebaliknya, Airlangga mengatakan dalam UU omnibus law itu pemerintah
berencana menambahkan manfaat dari BP Jamsostek untuk seluruh pekerja di Tanah Air.
"Ini adalah jaminan baru dari BPJS Ketenagakerjaan dan ini bukan menggantikan PHK pesangon, jadi
ini on top daripada PHK pesangon," kata Airlangga di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
omnibus law .
"Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya
keterkaitannya dengan ketenagakerjaan," kata Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta, Senin (20/1).
Menurut Said Iqbal, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempengaruhi masa depan buruh dan
calon pekerja. Sebab, katanya, tak ada perlindungan.
"Karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja, orang-orang muda yang akan memasuki dunia
kerja tanpa perlindungan," ujarnya.
Selain menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, massa buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS.
(rdp/tor) omnibus law omnibus law cipta lapangan kerja massa buruh pesangon.
