Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 145
TOLAK OMNIBUS LAW, KSPI ANCAM GELAR AKSI LEBIH BESAR JIKA TAK
Title
AKOMODIR KEPENTINGAN BURUH
Media Name tribunnews.com
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/20/tolak-omnibus-law-kspi-ancam-
Page/URL
gelar-aksi-lebih-besar-jika-tak-akomodir-kepentingan-buruh
Journalist Chaerul Umam
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan penolakannya terhadap
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Said menilai RUU tersebut hanya merugikan kaum buruh
yang ada di Indonesia. Ia mengancam akan menggelar aksi buruh besar-besaran jika pemerintah tidak
mengakomodir kepentingan buruh.
Quote
Kalau pemerintah terburu-buru pasti akan ada gerakan aksi yang lebih besar. Semua serikat buruh
menolak Omnibus Law , tidak ada satupun (mendukung), boleh diperiksa
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
TOLAK OMNIBUS LAW, KSPI ANCAM GELAR AKSI LEBIH BESAR JIKA TAK AKOMODIR KEPENTINGAN
BURUH
, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
penolakannya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Said menilai RUU tersebut hanya merugikan kaum buruh yang ada di Indonesia.
Ia mengancam akan menggelar aksi buruh besar-besaran jika pemerintah tidak mengakomodir
kepentingan buruh.
Hal itu dikatakannya usai melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di
Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta.
"Kalau pemerintah terburu-buru pasti akan ada gerakan aksi yang lebih besar. Semua serikat buruh
menolak Omnibus Law , tidak ada satupun (mendukung), boleh diperiksa," kata Said.
Said memastikan jika RUU tersebut segera disahkan menjadi UU tanpa mengakomodir kepentingan
buruh, ia akan melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Langkah hukum yang kita lakukan yaitu mempersiapkan JR di MK," kata Said.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law terkait
ketenagakerjaan.
