Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 167
Title DEMO DI DPR, INI ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name okezone.com
https://nasional.okezone.com/read/2020/01/20/337/2155478/demo-di-dpr-ini-alasan-
Page/URL
buruh-tolak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
Journalist Fahreza Rizky
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan, sejumlah alasan buruh
menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rancangan itu dinilai menyengsarakan kelas pekerja.
"Dalam omnibus law tersebut menyiratkan akan menghapuskan sistem upah minimum," kata Iqbal di
depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Quote
Dalam omnibus law tersebut menyiratkan akan menghapuskan sistem upah minimum
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
DEMO DI DPR, INI ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan, sejumlah alasan buruh
menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rancangan itu dinilai menyengsarakan kelas pekerja.
"Dalam omnibus law tersebut menyiratkan akan menghapuskan sistem upah minimum," kata Iqbal di
depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Kemudian, kata Iqbal, Rancangan Undang-undang (RUU) ini bakal mengakibatkan hilangnya pesangon.
"Oleh karena itu, buruh akan melakukan perlawanan keras terhadap pembahasan RUU Cipta
Lapangan Kerja ini yang akan menghilangkan upah minimum dan kedua akan menghapuskan
pesangon," ujarnya.
Iqbal berujar, RUU ini akan melanggengkan sistem outsourcing dan karyawan kontrak. "Karena dalam
RUU Cipta Lapangan Kerja ini di situ diatur dikatakan boleh semua jenis pekerjaan dilakukan kontrak
dan bisa di-outsourcing-kan," katanya.
Dia menambahkan, RUU ini juga berpeluang membuka tenaga kerja asing (TKA). Jika itu benar terjadi,
TKA dapat mengancam masa depan pekerja dalam negeri. Seharusnya, kata dia, negara mampu
melindungi pekerja lokal.
"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan karena membuat masa depan pekerja, calon
pekerja, orang-orang muda yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," tutur Iqbal.
