Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 162
Kelima, jaminan sosial yang berpotensi hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel.
Keenam, buruh juga menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak
memberikan hak-hak buruh .
Tanggapan pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut,
penolakan serikat buruh terjadi karena ada informasi yang tak sampai sepenuhnya di mereka.
Kelompok buruh pun akhirnya memiliki persepsi yang berbeda mengenai isi Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja.
Salah satu perbedaan persepsi tersebut terkait upah minimum.
Muncul informasi bahwa upah minimum berlaku untuk semua buruh . Padahal, formulasi upah
minimum itu hanya untuk pekerja baru yang bekerja kurang dari satu tahun.
"Jadi yang diatur adalah untuk entry level tenaga kerja," kata Airlangga usai rapat terbatas di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Airlangga pun mengaku sudah bertemu dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja.
Ia juga mengatakan bahwa buruh telah menerima aturan yang ada di Omnibus Law tersebut.
Airlangga mengatakan, dialog itu dilakukan dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh hingga 4-5
kali pertemuan.
Dia menyebut, hampir semua kelompok pekerja yang diajak bicara telah menyambut baik rencana
pemerintah ini.
"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima Omnibus Law ini dan mereka menghendaki
agar dilibatkan sebagai mitra dialog," ujar Airlangga.
Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
membantah pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait ucapan yang menyebut
buruh telah setuju dengan aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Saya terkejut dengan pernyataan tersebut. Sekarang saya mau tanya, konfederasi buruh mana yang
sudah setuju?" ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2020).
Andi menyarankan sebaiknya pemerintah berkomunikasi dengan buruh sebelum merumuskan
aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Namun, menurut dia, buruh malah tidak dilibatkan dalam penyusunan Omnimbus Law tersebut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Omnibus Law , Aturan "Sapu Jagat"
yang Ditolak Buruh", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/13152061/mengenal-omnibus-
law-aturan-sapu-jagat-yang-ditolak-buruh?page=all#page2.
Penulis : Ihsanuddin Editor : Icha Rastika.
