Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Ketua ABA, Saiful Mar menjelaskan, Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa produk hukum
untuk meningkatkan investasi. Tentu ini akan sangat dikhawatirkan oleh buruh, bila undang-undang
ketenagakerjaan ikut dileburkan, hak-hak buruh terancam akan hilang.
Saiful Mar menjelaskan, Omnibus Law mengancam hak buruh bila undang-undang Ketenagakerjaan
dileburkan. Akan berdampak pesangon akan dihilangkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak ada
lagi, karena diseragamkan secara nasional, memperkuat tenaga kerja Outsourcing dan kontak.
Hal yang semakin parah, sebut Saiful, masuknya secara bebas tenaga asing yang tidak memiliki
keahlian khusus. Tenaga asing dapat bekerja di Indonesia semua lapangan pekerjaan, seperti satpam,
tenaga kebersihan. Lalu jaminan sosial kaum pekerja juga bakal hilang.
"Yang paling parah termasuk hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan
berdasarkan UU 13 tahun 2003," tegasnya.

Saiful berharap, seluruh buruh di Aceh agar bergerak menolak Omnibus Law ini. Buruh harus melawan
bila ada aturan dan kebijakan pemerintah yang merugikan buruh. "Kita tidak mau dijajah oleh bangsa
sendiri, agar bisa tercapai keadilan seluruh Indonesia, maka harus bergerak memprotes kebijakan ini,"
ungkapnya.

Saiful juga mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh
terhadap turunan Qanun Nomor 7 tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Mengingat Aceh merupakan
daerah khusus, dapat mengatur kewenangan sendiri, termasuk menyangkut kesejahteraan dan hak
lain buruh yang ada di Serambi Makkah.

"Contohnya libur pada peringatan tragedi tsunami dan gempa, itu belum dilakukan, begitu juga soal
dana meugang setiap hari besar Islam, dituliskan dalam qanun berapa kemampuan perusahaan,"
jelasnya.

Sementara itu anggota DPRA, Safaruddin mengatakan, menyambut baik aspirasi buruh di Aceh.
Regulasi nasional memang bukan kewenangan DPRA. Tetapi sebagai wakil rakyat akan menyampaikan
aspirasi ini kepada pemerintah pusat, bahwa buruh di Aceh menolak Omnibus Law.

"Kami akan suarakan dan menyampaikan terhadap tuntutan ini, menjadi kewajiban kami utk
memperjuangkan perjuangan buruh Aceh," jelasnya.