Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 155
"Saya coba konfirmasi, awalnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan sudah dikeluarkan dari cluster
Omnibus law, tapi kemudian dimasukkan kembali oleh pak Airlangga Hartarto ," katanya.
Anehnya, setelah RUU Cipta Kerja kembali dimasukkan dalam Omnibus Law , tak satupun
stakeholder terkait berani dan mau membuka draft RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut.
Hal itu kemudian membuat isu berkembang liar mengenai hak buruh yang kabarnya akan banyak
dipangkas.
"Pertama yang sangat memicu konsentrasi buruh adalah isu mengenai pesangon akan dihilangkan
ketika pekerja buruh diberhentikan atau berhenti kerja," ujarnya.
Kemudian, ada juga agenda mengenai upah buruh yang kabarnya akan dibayar perjam kerja.
Dua isu yang telah santer terdengar di telinga kaum buruh dinilai akan merugikan mereka.
Sehingga, mereka menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lantaran minimnya
transparansi dan sosialisasi mengenai draft maupun RUU yang telah dibahas di Komisi IX DPR.
"Ini masih belum jelas konsepnya akan seperti apa mengingat draft RUU cipta lapangan kerja tidak
dipublikasikan," katanya..
