Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 151
Title INI KESEPAKATAN BURUH DENGAN DPR
Media Name jpnn.com
Page/URL https://www.jpnn.com/news/ini-kesepakatan-buruh-dengan-dpr
Journalist fat/jpnn
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengungkap hasil pertemuannya
dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan komisi IX DPR terkait penolakan buruh
pada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pertemuan Said Iqbal bersama perwakilan sejumlah organisasi buruh ini juga dikawal massa pekerja
yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jl Gatot Subroto.
Quote
Tetapi investasi yang diminta oleh presiden (Joko Widodo) yang dituangkan dalam omnibus law, itu
justru men-downgrade, tidak ada perlindungan terhadap buruh. Bahkan yang sudah ada di dalam UU
Nomor 13/2003 itu diturunkan
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
INI KESEPAKATAN BURUH DENGAN DPR
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengungkap hasil pertemuannya
dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan komisi IX DPR terkait penolakan buruh
pada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pertemuan Said Iqbal bersama perwakilan sejumlah organisasi buruh ini juga dikawal massa pekerja
yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jl Gatot Subroto.
Usai pertemuan di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen, Senin (20/1), Said menyampaikan, kaum
buruh setuju dengan masuknya investasi ke tanah air yang dapat mendongkrak pertumbuhan
ekonomi. Sebab, hal itu akan menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran karena tercipta
lapangan kerja untuk masyarakat.
"Tetapi investasi yang diminta oleh presiden (Joko Widodo) yang dituangkan dalam omnibus law, itu
justru men-downgrade, tidak ada perlindungan terhadap buruh. Bahkan yang sudah ada di dalam UU
Nomor 13/2003 itu diturunkan," kata Said.
Sejumlah hal yang ditolak buruh sebagaimana disampaikan Said, antara lain pengaturan upah per jam
yang berpotensi menghapus upah minimum, pemberian tunjangan PHK 6 bulan dikhawatirkan
menghapus sistem pesangon.
