Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Oleh karena itu dia meminta agar omnibus law tidak dipandang secara negatif. Selain itu, menurutnya
proses omnibus law sendiri masih cukup panjang. Hal itu pula lah yang membuat pemerintah
menunjuk Kadin menjadi satgas Omnibus Law tersebut.
"Jadi jangan dibawa negatif, kan isinya masih dalam proses, masih panjang. Jadi menurut saya kalau
lihat kadin, yang ditunjuk sebagai satgas supaya lebih mudah dibicarakan, karena kan harus
didiskusikan dengan pengusaha, karyawan, dan lain-lain," tutupnya.
DPR Bentuk Tim Kecil

DPR menerima perwakilan buruh yang berdemo menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Wakil
Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR sepakat dengan buruh untuk membentuk tim kecil.
"Saya sudah berjanji kepada kawan-kawan buruh untuk memfasilitasi mereka ke pimpinan komisi IX,
komisi terkait dan baleg untuk membuat suatu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi
agar apa-apa yang jadi hambatan di UU Cipta Lapangan Kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang
diharapkan presiden," ujar Dasco usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin
(20/1).

Dasco mengatakan, DPR dan buruh sepakat, tidak ada mengganggu investasi. Terkait poin yang dirasa
mengganjal dalam UU tersebut, DPR berjanji akan memfasilitasi.
"Supaya UU cipta lapangan kerja ini adalah kepunyaan buruh, kepunyaan pengusaha, kepunyaan
semua gitu kan," kata politikus Gerindra itu.
Dasco menyebut, penolakan buruh terhadap UU Cipta Lapangan Kerja baru sebatas mendapatkan
informasi dari Menko Perekonomian dan Menaker melalui pernyataan di media. DPR sendiri belum
menerima naskah akademik. Kabarnya, kata Dasco, naskah akademik itu akan dikirim pemerintah hari
ini.
"Poin-poin itu kan mereka ambil berdasarkan statement dari menko perekonomian Kemenperin yang
ada di media beserta menaker. Kita sendiri kan baru baca UUnya pada hari ini atau besok," kata dia.