Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 223
Title SOAL OMNIBUS LAW, KSPI KHAWATIR TERJADI RASIONALISASI TENAGA KERJA
Media Name antaranews.com
https://www.antaranews.com/berita/1256972/soal-omnibus-law-kspi-khawatir-
Page/URL
terjadi-rasionalisasi-tenaga-kerja
Journalist Ruslan Burhani
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia
khawatir adanya rasionalisasi tenaga kerja dengan sistem fleksibel dalam Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law.
"Mereka menyebut fleksibel, fleksibilitas hubungan kerja. Konsekuensi dari kata fleksibel, artinya
tidak jelas. Bagaimana tentang hak-hak pekerjanya? Itu satu (kekhawatiran)," kata Sekretaris Jenderal
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz kepadasaat demo buruh di depan
Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin.
Quote
Tentu kami mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pekerja,
pengusaha dan pemerintah
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan
SOAL OMNIBUS LAW, KSPI KHAWATIR TERJADI RASIONALISASI TENAGA KERJA
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh
Indonesia khawatir adanya rasionalisasi tenaga kerja dengan sistem fleksibel dalam Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law.
"Mereka menyebut fleksibel, fleksibilitas hubungan kerja. Konsekuensi dari kata fleksibel, artinya
tidak jelas. Bagaimana tentang hak-hak pekerjanya? Itu satu (kekhawatiran)," kata Sekretaris Jenderal
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz kepadasaat demo buruh di depan
Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin.
Ia menambahkan dengan hubungan kerja yang fleksibel, maka sistem pengupahan akan dihitung per
jam. "Lalu, bagaimana sistem perhitungannya?" kata Riden.
Ia kemudian teringat kepada aturan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang ditolak oleh Serikat
Pekerja karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia.
"Apa artinya kita bekerja kalau kita miskin? Apa artinya kita bekerja kalau tidak ada masa depan? Buat
apa kita mempekerjakan anak hingga 12 tahun bahkan 20 tahun, hak-haknya tidak diperhatikan ketika
masuk masa bekerja," kata Riden.
Riden menjelaskan kalau pekerja berstatus seperti itu, yang dulu pernah ditentang oleh Serikat
Pekerja, maka pekerja akan kehilangan hak-haknya memperoleh kesejahteraan pekerja umumnya, di
