Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 224
antaranya sebagai berikut: 1. Upah tidak jelas 2. Waktu bekerja tidak jelas 3. Tidak mendapatkan
tunjangan hari raya dan tunjangan kesejahteraan lainnya "Tapi pemerintah tetap memaksakan. Apa
faktanya sekarang, anda cek. Silakan tanya kepada mereka yang bekerja dengan status outsourcing,"
kata Riden.
Di antaranya ada yang berdemo di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, mereka semua kata Riden turun dengan membawa isu yang sama.
"Kami menuntut agar kami dilibatkan, kalau bicara Konfederasi ada 8 (organisasi serikat pekerja), tapi
secara federasi serikat pekerja saya rasa banyak sekali, hampir puluhan. Kami tadi diterima oleh
Pimpinan DPR RI, ada Bapak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR RI). Mereka mengatakan delapan ini akan
dilibatkan semua," kata Riden.
Kata fleksibel yang dimaksud Sekjen FSPMI Riden Hatam Aziz pernah dicetuskan mantan Menteri
Ketenagakerjaan di era Kabinet Kerja Hanif Dhakiri.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu selalu mengatakan salah satu permasalahan
ketenagakerjaan di Indonesia adalah ekosistemnya yang terlalu kaku, maka ia berharap menteri
selanjutnya dapat mewujudkan ekosistem kerja Indonesia menjadi lebih fleksibel.
"Ekosistem kerja di Indonesia terlalu kaku, misalnya tentang jam kerja yaitu delapan jam sehari dan
40 jam seminggu," kata Hanif saat Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Untuk itu menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 perlu dikaji kembali agar dapat
menciptakan ekosistem kerja yang lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan
kerja perempuan.
Namun ia memastikan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja
kontrak tetap mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan pekerja tetap atau Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Terkait isu yang beredar soal Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak dilibatkan dalam dialog perumusan
Omnibus Law itu dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker Ida menegaskan hal itu
mutlak tidak benar.
"Tentu kami mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pekerja,
pengusaha dan pemerintah," kata Menaker Ida.
Pewarta: Abdu Faisal Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT (c)2020 .
