Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 229
KOMENTAR AKTIVIS SOAL RUU CIPTA LAPANGAN KERJA, KETUA SINDIKASI SEBUT
Title
ADA POTENSI PHK MASSAL
Media Name tribunnews.com
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/20/komentar-aktivis-soal-ruu-cipta-
Page/URL
lapangan-kerja-ketua-sindikasi-sebut-ada-potensi-phk-massal
Journalist Ika Nur Cahyani
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah masih membahas rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang termasuk
dalam satu di antara Omnibus Law. Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-
undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang
sekaligus merevisi beberapa UU.
Quote
Konsep hukum yang menggabungkan jadi satu. Hapus revisi pasal yang dinilai menghambat investasi
-- Arif Maulana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
KOMENTAR AKTIVIS SOAL RUU CIPTA LAPANGAN KERJA, KETUA SINDIKASI SEBUT ADA POTENSI
PHK MASSAL
Pemerintah masih membahas rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang termasuk
dalam satu di antara Omnibus Law .
Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah
yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.
Konsep ini muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikannya sebagai Presiden
RI periode 2019-2024.
Sayangnya, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang baru dibahas menuai banyak kritikan dari
sejumlah kalangan.
Beberapa aktivis berpendapat, jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak memberi
kesejahteraan pada pekerja.
Seperti yang dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana.
Dia berpendapat jika aturan yang ada pada RUU tersebut berpihak pada investor.
Sehingga, akan menguntungkan oligarki atau kepentingan pemerintah yang dijalankan beberapa
elite.
"Konsep hukum yang menggabungkan jadi satu. Hapus revisi pasal yang dinilai menghambat
investasi," kata Arif dikutip dari Kompas.com .
