Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

"Tegas dan jelas ini untuk kepentingan oligarki," jelasnya.

Arif menilai, penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seharusnya melibatkan semua
elemen, baik investor maupun masyarakat.
"Harus melibatkan masyarakat, semua stakeholder. Agar demokratis dan menguntungkan semua
orang," katanya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Perempuan, Mahardika Mutiara Ika Pratiwi, terkait kerugian
yang akan dialami dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ika menganggap pasal yang ada pada RUU tersebut tidak berpihak pada perempuan.

"Tidak ada satu kata pun yang menyebut perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi
terhadap produksi," ungkapnya.

Berdasarkan pantauannya, undang-undang yang saat ini berlaku tidak terlalu memihak beberapa
kondisi perempuan.
Seperti saat haid dan hamil.

Apalagi kini dipangkas oleh Omnibus Law .

"Kita melihat di UU yang sudah ada pun masih ada kesenjangan dan kekurangan yang harusnya
direvisi. Oleh pemerintah, malah dirapel di Omnibus Law," jelasnya dikutip dari Kompas.com .
"Orang hamil butuh perlakuan khusus karena tubuhnya berubah. Ini bertolak belakang dari logika
industri dan investasi," tambahnya.
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga dapat berpotensi menciptakan PHK massal.

Ini diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Elena
Ekarahendy.

"Potensi PHK masal. Bayangin kita sudah jadi pengungsi, kita diusir dari rumah kita sendiri, diusir dari
tanah kita sendiri," katanya dikutip dari Kompas.com .

"Kemudian kita juga akan dihilangkan upaya penghidupan kita," lanjutnya.
Elena menambahkan, Omnibus Law dapat berdampak pada pengurangan upah minimum,
diskriminasi, penghilangan jaminan sosial dan hilangnya sanksi pidana dalam pekerjaan.

Sebelumnya, presiden meminta kepada jajarannya untuk merampungkan RUU Omnibus Law
sebelum 100 hari masa kerjanya.
"Kami menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja (Jokowi-Ma'ruf)," katanya.

Tantangan ini diterima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dia optimis DPR RI bisa menyelesaikan pembahasan dua RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
dan Fasilitas Perpajakan dalam 100 hari.

"Saya pikir apa yang disampaikan presiden (target 100 hari rampung Omnibus Law ) bukan hal
mustahil," kata Dasco.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/Sania Mashabi/ Haryanti Puspa Sari).