Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 220
Title SOAL OMNIBUS LAW, ELEMEN BURUH TERINGAT ATURAN "OUTSOURCING"
Media Name antaranews.com
https://www.antaranews.com/berita/1256776/soal-omnibus-law-elemen-buruh-
Page/URL
teringat-aturan-outsourcing
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden
Hatam Aziz mengatakan kasus Omnibus Law mengingatkan mereka pada aturan tenaga kerja alih daya
(outsourcing).
"Tahun 2003, ketika pemerintah mengeluarkan aturan outsourcing , semua Serikat Pekerja menolak.
Apa argumentasinya, kami jelaskan," kata Riden ketika ditemuisaat demo buruh di depan Kompleks
Parlemen RI Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Quote
Tahun 2003, ketika pemerintah mengeluarkan aturan outsourcing , semua Serikat Pekerja menolak.
Apa argumentasinya, kami jelaskan
-- Riden Hatam Aziz, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI)
SOAL OMNIBUS LAW, ELEMEN BURUH TERINGAT ATURAN "OUTSOURCING"
Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz mengatakan kasus Omnibus Law mengingatkan mereka pada aturan tenaga kerja
alih daya (outsourcing).
"Tahun 2003, ketika pemerintah mengeluarkan aturan outsourcing , semua Serikat Pekerja menolak.
Apa argumentasinya, kami jelaskan," kata Riden ketika ditemuisaat demo buruh di depan Kompleks
Parlemen RI Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Di dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memang tidak terdapat istilah
outsourcing secara spesifik.
Namun dalam Pasal 64 UU 13/2003 yang menyatakan "penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain", saat ini di kalangan masyarakat awam (khususnya pengusaha), disebut
dengan istilah alih daya , atau alih daya tenaga kerja dari luar ( outsource ), yang misi -nya adalah
adanya perlakuan yang sama (dalam syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban) di tempat kerja yang
sama, walau berbeda entitas nya.
Riden menjelaskan kalau pekerja berstatus seperti itu, yang dulu pernah ditentang oleh Serikat
Pekerja, maka pekerja akan kehilangan hak-haknya memperoleh kesejahteraan pekerja umumnya, di
antaranya sebagai berikut: 1. Upah tidak jelas 2. Waktu bekerja tidak jelas 3. Tidak mendapatkan
