Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Jadi, lanjut Mahfud, penekanannya bukan soal investasi, tapi lapangan kerja yang selama ini agak
terhambat oleh perizinan investasi. Mahfud meminta semua pihak tidak keliru memahami soal
Omnibus Law.
"Jangan keliru, kan lalu isunya liar ini untuk mempermudah orang asing, enggak, ini investasi biasa
orang kamu pun semua mau investasi perizinannya akan dipermudah oleh ini," ucapnya.

Jika ada poin-poin yang dinilai merugikan buruh, Mahfud mengimbau agar disampaikan dalam
pembahasan di DPR. Soal omnibus law ini, katanya, baru mulai diagendakan untuk segera dibahas.

"Ya disampaikan saja nanti ke DPR nanti, kalau sejauh yang saya ini justru buruh diutamakan di situ
ya. Tapi coba di bagian yang mana yang buruh dirugikan sampaikan ke DPR sampaikan juga ke saya
nanti saya salurkan," ujarnya.

"Sudah (rampung drafnya), habis reses DPR kan terus mulai membahas itu," sambung Mahfud.

Meski begitu, Mahfud menuturkan tidak ada yang salah dengan unjuk rasa. Yang penting, tidak
melakukan kekerasan dan kerusakan.

"Dan yang penting paham masalahnya, ini adalah untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja,"
tuturnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menerima Ketua KSPI Said Iqbal dan perwakilan
serikat buruh yang menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Dasco berjanji akan
membentuk tim kecil dari komisi terkait untuk mengawal pembahasan omnibus law .

Draf omnibus law tersebut sedianya akan dikirimkan ke DPR hari ini. Namun Dasco mengaku belum
melihat naskah akademik yang dikirimkan.

"Katanya hari ini akan diantar naskah akademik dan RUU. Saya sendiri belum melihat dan
mempelajari, tapi hari ini kita menerima kedatangan kawan-kawan buruh, dan mereka sudah
menyampaikan beberapa poin yang mereka merasakan keberatan terhadap RUU tersebut," kata
Dasco setelah menerima perwakilan buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

(idh/hri) omnibus law mahfud md massa buruh dpr.