Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 212
Title BURUH DEMO TOLAK OMNIBUS LAW, JK: INI NEGARA DEMOKRASI
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4866401/buruh-demo-tolak-omnibus-law-jk-ini-
Page/URL
negara-demokrasi
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Massa dari berbagai elemen buruh melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan demonstrasi
merupakan hak warga negara.
"Ini kan negara demokrasi. Beberapa hal tertentu boleh setuju, boleh tidak setuju, tergantung masing-
masing," kata JK di Markas Besar PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Quote
Ini kan negara demokrasi. Beberapa hal tertentu boleh setuju, boleh tidak setuju, tergantung masing-
masing
-- Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12
BURUH DEMO TOLAK OMNIBUS LAW, JK: INI NEGARA DEMOKRASI
Jakarta - Massa dari berbagai elemen buruh melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan
demonstrasi merupakan hak warga negara.
"Ini kan negara demokrasi. Beberapa hal tertentu boleh setuju, boleh tidak setuju, tergantung masing-
masing," kata JK di Markas Besar PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
JK mengatakan hasil akhir keputusan tersebut tergantung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Tapi
ya tergantung DPR bagaimana melaksanakannya," ujar dia.
Bicara Sistem Upah dan Hilangnya Pesangon" Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan
demonstrasi tidak dilakukan di DPR saja, tapi juga di 20 provinsi. Massa menolak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS khusus untuk kelas 3.
"Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya
keterkaitannya dengan ketenagakerjaan," kata Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta.
Menurut Said Iqbal, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempengaruhi masa depan buruh dan
calon pekerja. Sebab, katanya, tak ada perlindungan.
"Karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja, orang-orang muda yang akan memasuki dunia
kerja tanpa perlindungan," ujarnya.
