Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 210
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak
dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Tak hanya sampai di situ, pemberi kerja yang ingin memakai tenaga kerja asing juga harus memiliki
rencana penggunaannya. Hal ini dijelaskan pada pasal selanjutnya: Pasal 438 (1) Pemberi kerja yang
menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat keterangan: a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; b. jabatan dan/atau
kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; c. jangka
waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia
sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-
badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan
Keputusan Menteri Kemudian, Pasal 439 menyebutkan bahwa TKA dilarang mengurusi jabatan yang
berkaitan dengan urusan personalia.
Pasal 439 (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau
jabatan-jabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri
Pasal-pasal dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut ternyata sama dengan pasal-pasal
Bab VII Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kesamaan ini bisa dilihat dari Pasal 42 hingga Pasal 48 UU Ketenagakerjaan. Bisa dibandingkan sebagai
berikut: - Pasal 437 dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sama persis dengan Pasal 42 UU
Ketenagakerjaan - Pasal 438 dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sama dengan Pasal 43 UU
Ketenagakerjaan - Pasal 439 dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sama dengan Pasal 46 UU
Ketenagakerjaan Lalu, apakah bisa dikatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini semacam versi
salin-tempel ( copy-paste ) dari pasal UU Ketenagakerjaan dan akan tetap sama sampai final nanti?
Apakah Omnibus Law di atas mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia? Setidaknya,
kekhawatiran soal tenaga kerja asing itu muncul dari pihak buruh.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan enam
alasan buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya ialah omnibus law dinilai
akan membuat tenaga kerja asing (TKA) menjadi mudah bekerja di dalam negeri. Seharusnya, kata
Said Iqbal, TKA di Indonesia hanya untuk saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan
kemampuan pekerja lokal.
"Tapi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersirat bahwa semua jenis pekerjaan dan pekerja
buruh kasar kita sebutnya itu boleh. Ini mengancam masa depan tenaga kerja lokal di mana negara
tidak bisa melindunginya," Said Iqbal di depan DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
(dnu/tor) tenaga asing tenaga kerja asing omnibus law omnibus law cipta lapangan kerja massa
buruh dpr.
