Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 209
OMNIBUS LAW PERMUDAH IZIN TENAGA KERJA ASING? INI RANCANGAN
Title
PASALNYA
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4866374/omnibus-law-permudah-izin-tenaga-kerja-
Page/URL
asing-ini-rancangan-pasalnya
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Massa buruh berdemo di depan gedung DPR untuk menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja.
Salah satu alasannya, UU ini dinilai akan mempermudah tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di
Indonesia. detikcom mendapatkan salinan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Berdasarkan draf
tersebut, seorang pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA harus memperoleh izin dari menteri
atau pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan TKA dilarang bagi pemberi kerja orang perseorangan. Hal ini
tercantum dalam Pasal 437: Pasal 437 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja
asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Quote
Tapi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersirat bahwa semua jenis pekerjaan dan pekerja
buruh kasar kita sebutnya itu boleh. Ini mengancam masa depan tenaga kerja lokal di mana negara
tidak bisa melindunginya
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
OMNIBUS LAW PERMUDAH IZIN TENAGA KERJA ASING? INI RANCANGAN PASALNYA
Jakarta - Massa buruh berdemo di depan gedung DPR untuk menolak omnibus law Cipta Lapangan
Kerja.
Salah satu alasannya, UU ini dinilai akan mempermudah tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di
Indonesia. Begini faktanya.
detikcom mendapatkan salinan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Berdasarkan draf tersebut,
seorang pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA harus memperoleh izin dari menteri atau
pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan TKA dilarang bagi pemberi kerja orang perseorangan. Hal ini
tercantum dalam Pasal 437: Pasal 437 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja
asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan
negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu.
