Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 246
Title DPR JANJI BENTUK TIM KECIL DENGAN BURUH BAHAS OMNIBUS LAW CILAKA
Media Name tirto.id
https://tirto.id/dpr-janji-bentuk-tim-kecil-dengan-buruh-bahas-omnibus-law-cilaka-
Page/URL
etR8
Journalist Riyan Setiawan
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh
untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Namun, tim kecil itu akan dibentuk
setelah DPR RI menerima naskah akademik terkait Omnibus Law Cilaka dari pemerintah. Anggota
Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengatakan saat ini pihaknya belum menerima draft Rancangan
Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cilaka.
Quote
Kami akan mendengar suara aspirasi rekan-rekan terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan
kesejahteraan buruh tentunya yang dipersoalkan oleh mereka [buruh]
-- Obon Tabroni, Anggota Komisi IX DPR RI
DPR JANJI BENTUK TIM KECIL DENGAN BURUH BAHAS OMNIBUS LAW CILAKA
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh
untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh
untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Namun, tim kecil itu akan dibentuk setelah DPR RI menerima naskah akademik terkait Omnibus Law
Cilaka dari pemerintah. Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengatakan saat ini pihaknya belum
menerima draft Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cilaka.
"Kami akan mendengar suara aspirasi rekan-rekan terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan
kesejahteraan buruh tentunya yang dipersoalkan oleh mereka [buruh]," kata dia di Kompleks DPR RI,
Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Obon mengatakan kabarnya draft RUU Omnibus Law akan diserahkan hari ini oleh pemerintah. Jika
sudah diterima, DPR RI akan secepatnya membentuk tim kecil tersebut.
"Setelah diterima, kami akan share, kami akan diskusi dengan teman-teman [DPR dan Buruh]. Kalau
sekarang kan susah, kami hanya berpacu pada statemen-statemen Kementerian Tenaga Kerja dan
lainnya, nah, wujudnya itu sendiri belum," ucapnya.
Ia menuturkan jika terdapat poin-poin yang dianggap tidak merugikan kaum buruh, misalnya seperti
pajak dan lainnya, Komisi IX DPR RI akan mendukungnya. Sebab, DPR RI berharap ketika investasi
masuk, dapat menguntungkan semua pihak.
