Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 241
Title OMNIBUS LAW DITOLAK, MELDOKO SEBUT BURUH SALAH PERSEPSI
Media Name tirto.id
Page/URL https://tirto.id/omnibus-law-ditolak-meldoko-sebut-buruh-salah-persepsi-etSu
Journalist Andrian Pratama Taher
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Penolakan Omnibus Law diklaim pemerintah, karena buruh tak paham secara utuh RUU tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
(Cilaka) merugikan buruh. Menurut Moeldoko, pandangan negatif dari Omnibus Law akibat para
buruh tidak mendapat informasi utuh, sehingga salah persepsi.
Quote
Saya pikir ini substansinya kan belum terdistribusi kepada teman-teman seperti kemarin waktu kita
ketemu temen-temen juga merasakan mana ini substansinya kami juga belum menemukan, belum
apa itu belum mendapatkan
-- Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan
OMNIBUS LAW DITOLAK, MELDOKO SEBUT BURUH SALAH PERSEPSI
Penolakan Omnibus Law diklaim pemerintah, karena buruh tak paham secara utuh RUU tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka) merugikan buruh.
"Saya pikir ini substansinya kan belum terdistribusi kepada teman-teman seperti kemarin waktu kita
ketemu temen-temen juga merasakan mana ini substansinya kami juga belum menemukan, belum
apa itu belum mendapatkan," kata Moeldoko saat ditemui di kantor KSP, Jakarta, Senin (20/1/2020).
"Yang justru beredar adalah substansi yang banyak yang tidak sebenarnya seperti cuti hamil katanya
dihilangkan. Padahal menurut Pak Airlangga bukan seperti itu," lanjutnya.
Moeldoko mengklaim, pemerintah sudah mengetahui detail masalah penolakan Omnibus Law. Ia
memahami detail permintaan masyarakat dan pemerintah mengakomodir permintaan tersebut.
"Intinya dari mereka mereka belum puas dengan proses legislasi ini karena mereka menurut versi
mereka belum banyak diajak berbicara tentang substansi. Ya, saya hanya menampung apa-apa yang
menjadi keinginan mereka," ujar Moeldoko.
Moeldoko juga menegaskan, pemerintah tetap mengakomodir keinginan buruh. Saat ini ribuan
buruh menggelar demo menolak Omnibus Law di DPR RI.
