Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 242
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen dengan aspirasi masyarakat. Mantan Kepala Staf Angkatan
Darat itu mengatakan pemerintah ingin mencari titik keseimbangan baru antara pekerja dan
pengusaha lewat Omnibus Law.
"Nah mencari titik keseimbangan baru ini tentu melalui berbagai upaya bersama, tidak bisa satu pihak
tetapi kedua belah pihak harus memiliki semangat yang sama," ujar Moeldoko.
Moeldoko juga bilang, pemerintah akan menggelar public hearing tentang Omnibus Law agar publik
tidak salah persepsi.
Namun, ia tidak merinci ketentuan waktu public hearing tersebut akan digelar karena kewenangan
tentang Omnibus Law berada pada Menko Perekonomian, Airlangga.
Moeldoko hanya menjanjikan kalau detail Omnibus Law akan dibuka kepada publik.
"Nanti kan ada public hearing.
Masih ada public hearing baik di gedung DPR maupun dari sisi pemerintah. Pasti akan dibuka," kata
Moeldoko.
Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi & Pinggirkan Perempuan.
Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Hukum ) Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Andrian Pratama Taher Editor: Zakki
Amali
