Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 238

Title            DI DEPAN BURUH, KOMISI IX DPR: SAYA SEPAKAT OMNIBUS LAW DICABUT

               Media Name       tirto.id
                                https://tirto.id/di-depan-buruh-komisi-ix-dpr-saya-sepakat-omnibus-law-dicabut-
               Page/URL
                                etSs
               Journalist       Riyan Setiawan

               Article Type     News

               Pub. Date        2020-01-20
               Newstrend        OMNIBUS LAW

               Size/Color       1 / Color
               Category &       Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
               Sentiment

               Summary
               Omnibus  Law  yang  berkaitan  dengan  perburuhan  agar  tak  dibahas  oleh  DPR  RI  dan  pemerintah
               Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyatakan tidak sepakat dengan Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), sehingga ia sepakat jika kebijakan itu dicabut.
               Quote

               Saya  sepakat  ketika  harapan  teman-teman  agar  Omnibus  Law  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan
               sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan

               -- Obon Tabroni, Anggota Komisi IX DPR RI
               DI DEPAN BURUH, KOMISI IX DPR: SAYA SEPAKAT OMNIBUS LAW DICABUT

               Omnibus  Law  yang  berkaitan  dengan  perburuhan  agar  tak  dibahas  oleh  DPR  RI  dan  pemerintah
               Indonesia.

                Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Obon  Tabroni  menyatakan  tidak  sepakat  dengan  Omnibus  Law  Cipta
               Lapangan Kerja (Cilaka), sehingga ia sepakat jika kebijakan itu dicabut.

                Hal itu ia sampaikan saat menyambut ribuan buruh yang tengah berunjuk rasa di depan Gedung
               DPR/MPR, Jakarta Pusat.

                "Saya sepakat ketika harapan teman-teman agar Omnibus Law berkaitan dengan ketenagakerjaan
               sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan," kata dia ketika berorasi di atas mobil
               komando, Senin (20/1/2020).

                Hal tersebut karena, faktanya ketika pemerintah mengeluarkan PP 78/2015 tentang pengupahan,
               justru  diabaikan.  Padahal,  kata  dia,  tujuan  PP  78/2015  untuk  menarik  investasi  asing  masuk  ke
               Indonesia.

                "Setelah empat tahun apa yang terjadi? Setelah teman-teman dikorbankan, setelah upah teman-
               teman jauh dari harapan, setelah semua wilayah bermasalah karena persoalan upah, empat tahun
               setelah itu kali ini 2020 investasi yang diharapkan tidak sesuai target yang ada," ucapnya.

                Ia juga bilang, investasi pada sektor manufaktur, perusahaan otomotif, elektronik, justru menurun
               dibanding tahun-tahun sebelumnya.
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243