Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 265

Title          DITOLAK DAN DIDEMO RIBUAN BURUH, APA ITU OMNIBUS LAW?

               Media Name  kompas.com
                              https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ditolak-dan-didemo-
               Page/URL
                              ribuan-buruh-apa-itu-omnibus-law?page=all
               Journalist     Vina Fadhrotul Mukaromah

               Article Type  News

               Pub. Date      2020-01-20
               Newstrend

               Size/Color      / Color
               Category &     Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
               Sentiment

               Summary
               Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih terus berlangsung. Ada sejumlah poin
               yang sempat mengundang perdebatan dari 11 kluster yang ada di dalamnya.

               Hari ini, Senin (20/1/2020), serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
               (KSPI) juga menggelar aksi demonstrasi terkait dengan penolakan terhadap RUU Omnibus Law UU
               Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk kelas  tiga.

               DITOLAK DAN DIDEMO RIBUAN BURUH, APA ITU OMNIBUS LAW?

               Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih terus berlangsung. Ada sejumlah poin
               yang sempat mengundang perdebatan dari 11 kluster yang ada di dalamnya.

               Hari ini, Senin (20/1/2020), serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
               (KSPI) juga menggelar aksi demonstrasi terkait dengan penolakan terhadap RUU Omnibus Law UU
               Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk kelas  tiga.

               Namun, apa sebenarnya Omnibus Law dan apa saja rincian dari 11 kluster di dalamnya?
               Omnibus Law

               Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden RI Jokowi saat pelantikannya tanggal 20
               Oktober 2019.

               Menurut Jokowi saat itu, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang
               saat ini berbelit dan panjang.

               Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah
               yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.
               Undang-undang  ini  dimaksudkan  untuk  merampingkan  regulasi  dari  segi  jumlah  agar  lebih  tepat
               sasaran.

               Mengutip Kompas.com (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan bahwa
               Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar di dalam sebuah negara.

               Melansir  keterangan  dari  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  latar  belakang  dari
               munculnya gagasan ini adalah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global, serta
               gejolak politik dunia.
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270