Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 265
Title DITOLAK DAN DIDEMO RIBUAN BURUH, APA ITU OMNIBUS LAW?
Media Name kompas.com
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ditolak-dan-didemo-
Page/URL
ribuan-buruh-apa-itu-omnibus-law?page=all
Journalist Vina Fadhrotul Mukaromah
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend
Size/Color / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih terus berlangsung. Ada sejumlah poin
yang sempat mengundang perdebatan dari 11 kluster yang ada di dalamnya.
Hari ini, Senin (20/1/2020), serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) juga menggelar aksi demonstrasi terkait dengan penolakan terhadap RUU Omnibus Law UU
Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk kelas tiga.
DITOLAK DAN DIDEMO RIBUAN BURUH, APA ITU OMNIBUS LAW?
Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih terus berlangsung. Ada sejumlah poin
yang sempat mengundang perdebatan dari 11 kluster yang ada di dalamnya.
Hari ini, Senin (20/1/2020), serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) juga menggelar aksi demonstrasi terkait dengan penolakan terhadap RUU Omnibus Law UU
Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk kelas tiga.
Namun, apa sebenarnya Omnibus Law dan apa saja rincian dari 11 kluster di dalamnya?
Omnibus Law
Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden RI Jokowi saat pelantikannya tanggal 20
Oktober 2019.
Menurut Jokowi saat itu, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang
saat ini berbelit dan panjang.
Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah
yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat
sasaran.
Mengutip Kompas.com (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan bahwa
Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar di dalam sebuah negara.
Melansir keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, latar belakang dari
munculnya gagasan ini adalah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global, serta
gejolak politik dunia.