Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu, digagas
perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus Law di klaster ketenagakerjaan sendiri lebih difokuskan pada aspek perlindungan pekerja
(eksisting) dan perluasan lapangan kerja (untuk menampung pekerja baru).

Untuk itu, tujuan dari gagasan Omnibus Law adalah menghilangkan tumpang tindih peraturan UU,
efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan UU, dan menghilangkan ego sektoral.
UU Cipta Lapangan Kerja

Adapun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin
di dalamnya.
Melansir paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berikut adalah 11 klaster tersebut:

Penyederhanaan Perizinan Berusaha (55 UU)

Klaster ini terdiri atas izin lokasi dan tata ruang, izin lingkungan, IMB dan SLF, serta penerapan RBA
pada 18 sektor.

Persyaratan Investasi (13 UU)

Klaster ini terdiri atas kegiatan usaha tertutup, bidang usaha terbuka (priority list), dan pelaksanaan
investasi.
Ketenagakerjaan (3 UU)

Klaster ini terdiri atas upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing (TKA), pesangon PHK,
sweetener, dan jam kerja.

Kemudahan dan Perlindungan UMKM (3 UU)

Klaster ini terdiri atas kriteria UMK-M, basis data, collaborative processing, kemitraan, insentif,
pembiayaan, dan perizinan tunggal.
Kemudahan Berusaha

Klaster ini terdiri atas keimigrasian, paten, pendirian PT untuk UMK, hilirisasi minerba, perusahaan
migas, dan badan usaha milik desa.
Dukungan Riset dan Inovasi

Klaster ini terdiri atas pengembangan ekspor dan penugasan BUMN/Swasta.

Administrasi Pemerintahan
Klaster ini terdiri atas penataan kewenangan, NSPK, diskresi, dan sistem serta dokumen elektronik.

Pengenaan Sanksi

Klaster ini terdiri atas menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi dan sanksi berupa
administrasi dan/atau perdata

Pengadaan Lahan

Klaster ini terdiri atas pengadaan tanah dan pemanfaatan kawasan hutan.
Investasi dan Proyek Pemerintah

Klaster ini terdiri atas pembentukan lembaga SWF dan pemerintah menyediakan lahan dan
perizinan.