Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 267
Kawasan ekonomi
Klaster ini terdiri atas KEK (One Stop Service), KI (infrastruktur pendukung), dan KPBPB (fasilitas KEK
untuk FTZ enclave), serta kelembagaan.
Mengundang perdebatan
Konsepsi Omnibus Law yang digagas oleh pemerintah bukan berarti tanpa halangan dalam proses
pembahasan hingga pengesahannya nanti.
Selain faktor-faktor yang tidak menentu dari luar negeri seperti ketegangan geopolitik dunia, kualitas
pertumbuhan ekonomi, ataupun persepsi iklim investasi, polemik juga datang dari masyarakat
Indonesia, sebagai pihak yang terdampak kebijakan ini.
Poin-poin yang diperdebatkan berasal dari berbagai klaster di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja.
Adapun sejumlah poin tersebut di antaranya adalah terkait upah per jam, kemudahan tenaga kerja
asing (TKA) masuk Indonesia, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, hingga risiko krisis ekologi.
