Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

naskah akademik dan draf RUU tersebut. Setelah itu, DPR yang akan memutuskan untuk mulai
membahasnya.

"Prosesnya kan masih panjang, melibatkan publik dan stakeholder. Ini nanti langsung berjalan.
Pokoknya undang-undang berlaku mulai tanggal diundangkan. Pertanyaannya, kan perlu peraturan
pelaksana yang banyak mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). Perintah
Presiden sudah jelas, kami secara pararel membahas undang-undang dan menyelesaikan peraturan
pelaksanaanya. Jadi begitu diserahkan ke DPR, katakanlah minggu depan sudah mulai dibahas di DPR,
sekaligus tim kami membahas PP dan turunannya," kata Susiwijono.

Mengomentari aksi menolak omnibus law dari para organisasi buruh di depan gedung DPR, Susiwijono
menegaskan hingga akhir pekan lalu proses pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
sebetulnya masih di tahap "dapur" pemerintah, sehingga belum masuk tahap sosialisasi. Namun
pekan lalu sebetulnya Kemko Perekonomian sudah mengundang perwakilan organisasi buruh untuk
dimintai pandangannya untuk internal pemerintah.

"Apa yang mau disosialisasikan? Pembahasannya saja baru selesai semalam. Kalau dibilang tidak
dilibatkan, Senin minggu lalu kan perwakilan buruh kita undang ke sini, baru setelah itu Kadin.
Memang prosesnya belum sampai harus membuka. Ini kan baru di dapurnya pemerintah. Habis itu
kita serahkan ke Parlemen, nanti di pembahasan Perlemen juga mengundang semua stakeholder
terkait, semua akan dilibatkan. Ini sudah kita pikirkan, tata kelolanya kita jaga. Kalau kami di
pemerintah saja minggu lalu masih berdebat pakai ini pakai itu, apa yang mau disosialisasikan?," kata
Susiwijono.

Said Iqbal Sebut 6 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law

Untuk substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Susiwijono juga menegaskan bahwa di dalam
omnibus law, upah minimum dipastikan tidak turun. Selain itu, kenaikan upah minimum juga sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

"Saya tegaskan, upah minimum tidak turun. Tetapi tadi tetap (demo buruh) menentang upah
minimum turun. Sampai urusan kecil-kecil menolak penghapusan cuti hamil, mana ada? Kita tidak
pernah ngurusin itu," tegas Susiwijono.

Terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Susiwijono menegaskan prinsip yang diatur dalam
omnibus law adalah memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Selain itu, pekerja yang
terkena PHK juga tetap mendapatkan kompensasi PHK yang perhitungannya akan dirumuskan dalam
omnibus law. Pemerintah juga akan menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Susiwijono
menegaskan, JKP ini tidak menggantikan jaminan sosial yang lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

"Kalau ada lima jaminan sosial, ini tetap ada. Bukan diganti oleh JKP. Ini sebagai tambahan baru untuk
yang kehilangan pekerjan, malahan tidak perlu menambah iuran (BPJS Ketenagakerjan). Manfaatnya
bisa berupa cash benefit, vocational training, hingga job placement access untuk membantu
mendapatkan pekerjaan baru. Untuk cash benefit, nanti di PP-nya akan dijelaskan, misalkan setelah
PHK nantinya ada biaya transportasi yang ditanggung, yang begitu-begitu. Tetapi formula detailnya
akan diatur di PP," jelas Susiwijono.

Penolakan Buruh
Sementara itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, pada dasarnya kaum buruh setuju
dengan investasi. Namun ia menegaskan, kaum buruh akan melakukan perlawanan, jika kesejahteraan
dan masa depan kaum buruh dikorbankan.