Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 276
Oleh karena itu Ida meminta semua P3MI yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (Apjati) agar bersama-sama pemerintah melakukan perbaikan tata kelola
perlindungan PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Mudah-mudahan undang-undang yang baru akan membawa kita semua kepada apa yang menjadi
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib
dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya," kata Ida.
Selain itu, kata Ida, negara juga harus menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik
di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
Menurut Ida, implementasi Undang-undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI juga
membutuhkan peran aktif dari P3MI untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-
baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI.
Ia mengatakan, berbicara masalah peran dan tanggung jawab P3MI sebagai lembaga penempatan
pekerja migran Indonesia, pemerintah berharap P3MI juga harus melakukan perubahan dan inovasi
di dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada calon PMI dan PMI.
"Calon PMI dan PMI sebagai subjek dari proses migrasi memiliki hak yang dilindungi oleh undang-
undang sehingga wajib kita jamin pemenuhannya," kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menghadirkan kembali
negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI.
Untuk itu saat ini Kabinet Indonesia Maju pada era Pemerintahan Jokowi -- KH Ma'ruf, terus
berkomitmen untuk tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya.
Isu Perlindungan pekerja migran terus menerus menghiasi berbagai jendela informasi dunia saat ini.
Isu perlindungan pekerja migran sangat erat kaitannya dengan isu-isu penting lainnya, baik isu politik,
sosial, keamanan dan pembangunan.
Ida mengatakan, mulai tanggal 1 Oktober 2019, pelaksanaan pilot project Penempatan dan
Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sudah mulai
dijalankan.
SPSK merupakan pilot project Penempatan dan Pelindungan bagi PMI yang terintegrasi secara online
antara pemerintahIndonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, mulai dari tahapan informasi,
pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada di bawah kendali pemerintah
Indonesia.
Dikatakan, Kemnaker dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Saudi Arabia
akan terus melakukan koordinasi secara intensif agar implementasi pilot project ini dapat berjalan
sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pilot project Penempatan dan Pelindungan PMI di
Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK, Ida meminta seluruh pemangku kepentingan terkait dapat
mendukung pelaksanaan pilot project dimaksud, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua
Pemerintahan.
"Keberhasilan pilot project ini sangat kita harapkan, sehingga dapat dijadikan bench mark bagi pola
penempatan PMI, khususnya di sektor domestik. Namun sebaliknya, pelaksanaan pilot project
Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK dapat dihentikan jika
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan.
