Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 273
Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal
ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan
pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah
masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana
bagi pengusaha.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya yang diterima
Beritasatu.com, Senin (20/1/2020).
Menurut World Economic Forum, kata Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke
Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. "Jadi jangan menyasar masalah
ketenagakerjaan," tegasnya.
