Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 271
Title DRAF OMNIBUS LAW RAMPUNG, TIDAK ADA PENGURANGAN UPAH
Media Name beritasatu.com
https://www.beritasatu.com/ekonomi/596257/draf-omnibus-law-rampung-
Page/URL
pemerintah-jamin-tidak-ada-pengurangan-upah
Journalist Herman
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
telah diselesaikan oleh pemerintah pada Minggu (19/1/2020) malam. Selanjutnya, naskah akademik
dan draf RUU tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah aturan ini
ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 dalam Sidang
Paripurna yang akan digelar Selasa, 21 Januari 2020.
"Draf RUU dan naskah akademik sudah selesai. Kapan diserahkan? Di sana (DPR) kan memutuskan
untuk menjadi Prolegnas masih besok (21/1/2010). Jadi walaupun di Baleg sudah ditetapkan sebagai
Prolegnas, tapi kan di undang-undangnya penetapan Prolegnas itu oleh Sidang Paripurna," kata
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono saat ditemui di gedung Kemko
Perekonomian, di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Quote
Draf RUU dan naskah akademik sudah selesai. Kapan diserahkan? Di sana (DPR) kan memutuskan
untuk menjadi Prolegnas masih besok (21/1/2010). Jadi walaupun di Baleg sudah ditetapkan sebagai
Prolegnas, tapi kan di undang-undangnya penetapan Prolegnas itu oleh Sidang Paripurna
-- Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
DRAF OMNIBUS LAW RAMPUNG, TIDAK ADA PENGURANGAN UPAH
Naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
telah diselesaikan oleh pemerintah pada Minggu (19/1/2020) malam. Selanjutnya, naskah akademik
dan draf RUU tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah aturan ini
ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 dalam Sidang
Paripurna yang akan digelar Selasa, 21 Januari 2020.
"Draf RUU dan naskah akademik sudah selesai. Kapan diserahkan? Di sana (DPR) kan memutuskan
untuk menjadi Prolegnas masih besok (21/1/2010). Jadi walaupun di Baleg sudah ditetapkan sebagai
Prolegnas, tapi kan di undang-undangnya penetapan Prolegnas itu oleh Sidang Paripurna," kata
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono saat ditemui di gedung Kemko
Perekonomian, di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Susiwijono mengatakan, setelah Sidang Paripurna menetapkan aturan ini masuk dalam Prolegnas,
nantinya presiden akan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) sebagai pengantar untuk menyerahkan
