Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 286
Title OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, MAHFUD: BURUH DIUTAMAKAN
Media Name antaranews.com
https://www.antaranews.com/berita/1257215/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-
Page/URL
mahfud-buruh-diutamakan
Journalist D.Dj. Kliwantoro
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat atau buruh
melalui kemudahan membuka lapangan kerja.
"Jadi begini, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan untuk investasi,
melainkan tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta,
Senin.
Quote
Jadi begini, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan untuk investasi,
melainkan tentang cipta lapangan kerja
-- Mahfud MD, Menkopolhukam
OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, MAHFUD: BURUH DIUTAMAKAN
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat atau
buruh melalui kemudahan membuka lapangan kerja.
"Jadi begini, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan untuk investasi,
melainkan tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta,
Senin.
Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi masih adanya aksi buruh yang menolak RUU Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja.
Sejauh yang diikutinya, kata dia, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja justru lebih
mengutamakan buruh, bukan investasinya.
Menurut Mahfud, omnibus law cipta lapangan kerja dimaksudkan agar lapangan kerja bagi
masyarakat Indonesia itu makin terbuka lebar.
Salah satu caranya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dengan mempermudah dan
menyederhanakan perizinan terkait dengan investasi.
"Investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini sering terkendala
oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih," katanya.
