Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 284
Title PEMERINTAH TEPIS OMNIBUS LAW HILANGKAN CUTI HAMIL
Media Name detik.com
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4866769/pemerintah-tepis-
Page/URL
omnibus-law-hilangkan-cuti-hamil
Journalist Anisa Indraini - detikFinance
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Para buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) hari ini demo di
depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus
law cipta lapangan kerja. Salah satu poin yang menjadi tuntutannya adalah RUU omnibus law
dianggap tidak berpihak bagi kaum perempuan, karena hak cuti hamil 3 bulan dianggap jadi hilang.
Quote
Tiba-tiba ada yang bilang penghapusan cuti hamil, saya nggak pernah ngomongin cuti hamil. Kan hamil
memang perlu cuti, kita nggak akan seperti itulah. Mana ada kita urusin cuti hamil,
-- Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
PEMERINTAH TEPIS OMNIBUS LAW HILANGKAN CUTI HAMIL
Jakarta - Para buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) hari ini
demo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU)
omnibus law cipta lapangan kerja.
Salah satu poin yang menjadi tuntutannya adalah RUU omnibus law dianggap tidak berpihak bagi
kaum perempuan, karena hak cuti hamil 3 bulan dianggap jadi hilang.
Menanggapi itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso
memastikan tidak ada hak cuti hamil yang dihilangkan. Menurutnya, cuti hamil bagi perempuan
memang diperlukan.
"Tiba-tiba ada yang bilang penghapusan cuti hamil, saya nggak pernah ngomongin cuti hamil. Kan
hamil memang perlu cuti, kita nggak akan seperti itulah. Mana ada kita urusin cuti hamil," kata Susi di
kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
"Substansi pun, upah minimum tidak turun. Tapi masih banyak yang bilang menentang upah
minimum turun," sambungnya.
Susi menjelaskan, pembuatan RUU omnibus law sebenarnya sudah melibatkan perwakilan buruh
untuk meminta masukan. Namun, memang belum disosialisasikan karena pemerintah butuh waktu
untuk menyelesaikan konsep awal sebelum disosialisasikan kepada pihak luar.
"Begitu nanti proses pembahasan, siapapun kita undang. Kita akan membuka ruang diskusi seluas-
luasnya," ucap Susi.
