Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 322
MOELDOKO SEBUT PANDANGAN NEGATIF TERHADAP OMNIBUS LAW AKIBAT
Title
SIMPANG SIUR SUBSTANSI
Media Name tribunnews.com
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/20/moeldoko-sebut-pandangan-
Page/URL
negatif-terhadap-omnibus-law-akibat-simpang-siur-substansi
Journalist Theresia Felisiani
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat suara menyikapi aksi demonstrasi buruh di DPR RI
yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya Omnibus Law Cipta Lapangan kerja
tidak merugikan buruh.
Quote
Saya pikir ini karena substansinya belum terdistribusikan kepada teman-teman. Yang justru beredar
adalah substansi yang tidak sebenarnya seperti cuti hamil katanya dihilangkan padahal menurut Pak
Airlangga bukan seperti itu
-- Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan
MOELDOKO SEBUT PANDANGAN NEGATIF TERHADAP OMNIBUS LAW AKIBAT SIMPANG SIUR
SUBSTANSI
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani , JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Moeldoko angkat suara menyikapi aksi demonstrasi buruh di DPR RI yang menolak Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja.
Menurutnya Omnibus Law Cipta Lapangan kerja tidak merugikan buruh.
Adanya pandangan negatif saat ini lantaran buruh tidak mendapat informasi utuh sehingga ada
kesimpang siuran dan salah persepsi.
"Saya pikir ini karena substansinya belum terdistribusikan kepada teman-teman. Yang justru beredar
adalah substansi yang tidak sebenarnya seperti cuti hamil katanya dihilangkan padahal menurut Pak
Airlangga bukan seperti itu," kata Meodoko di kantornya, Senin (20/1/2020).
Moeldoko kembali meyakinkan bahwa Omnibus Law dibangun untuk menciptakan lapangan
pekerjaan sebanyak-banyaknya dan juga menata kembali perpajakan.
Sehingga, nantinya Omnibus Law sungguh-sungguh bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan
kepastian, kenyamanan, dan lebih bisa diterima semua pihak.
Terakhir Moeldoko juga menyatakan pemerintah sudah mengetahui alasan penolakan Omnibus
Law .
KSP, kata Moeldoko akan mengakomodir permintaan masyarakat dengan pemerintah.
