Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

"Itu lah persepsi, tapi belum tahu substansi utuh, terus dikomentari jadi bias, tunggu dulu. Jangan
berpikir negatif dulu, tapi lihat secara positif karena pemerintah ingin menciptakan hal yang positif,"
katanya.
Moeldoko pun menyebut sebenarnya bila ada pihak-pihak yang tidak puas, maka hal itu bisa
disampaikan saat pemerintah membahas RUU Cipta Lapangan Kerja dengan DPR. Apalagi, rapat antara
eksekutif dan legislatif biasanya dilangsungkan secara terbuka.
Selain itu, Moeldoko juga berjanji akan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk
mendengar aspirasi mengenai RUU tersebut. Sayangnya, ia belum bisa menjabarkan kapan sekiranya
pertemuan itu dilakukan.
"Nanti ada pertemuan yang bisa akomodir semua pihak, yang bisa mendengarkan. Public hearing
masih ada baik di DPR maupun pemerintah, nanti ke Pak Airlangga," jelasnya.

Sebelumnya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
berdemonstrasi menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Kompleks Gedung
DPR/MPR.

Mereka menilai RUU itu dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh. Hal ini karena
pemerintah berencana mengimplementasikan kebijakan upah per jam.
"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegradasi bahkan hilang.
Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2 minggu,
maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum
yang berlaku di satu daerah tertentu," ucap Presiden KSPI Said Iqbal.

Kemudian, aturan hukum ini juga mereka khawatirkan akan menghilangkan pesangon, membebaskan
buruh kontrak serta alih daya ( outsourcing ), mempermudah masuknya tenaga kerja asing,
menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

(uli/osc).