Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 328

INI KOMENTAR MAHFUD MD TERKAIT OMNIBUS LAW YANG KINI RAMAI DIDEMO
               Title
                               BURUH
               Media Name      jabar.tribunnews.com

                               https://jabar.tribunnews.com/2020/01/20/ini-komentar-mahfud-md-terkait-
               Page/URL
                               omnibus-law-yang-kini-ramai-didemo-buruh
               Journalist      Dedy Herdiana
               Article Type    News

               Pub. Date       2020-01-20

               Newstrend       OMNIBUS LAW
               Size/Color      1 / Color

               Category &      Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
               Sentiment

               Summary

               Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  Mahfud MD  menyebut bahwa ketentuan
               soal upah  buruh  justru diutamakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law  Cipta
               Lapangan Kerja. Namun demikian, Mahfud tidak menyebutkan secara spesifik ketentuan mengenai
               upah seperti yang diatur dalam rancangan undang-undang.

               Quote
               Kalau sejauh yang saya ikuti, justru buruh diutamakan di situ (soal upah)

               -- Mahfud MD, Menko Polhukam

               INI KOMENTAR MAHFUD MD TERKAIT OMNIBUS LAW YANG KINI RAMAI DIDEMO BURUH
               TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  Mahfud MD
               menyebut bahwa ketentuan soal upah  buruh  justru diutamakan dalam Rancangan Undang-Undang
               (RUU)  Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja.
                Namun demikian, Mahfud tidak menyebutkan secara spesifik ketentuan mengenai upah seperti yang
               diatur dalam rancangan undang-undang.

                "Kalau sejauh yang saya ikuti, justru buruh diutamakan di situ (soal upah)," ujar Mahfud di Kantor
               Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Senin (20/1/2020).

                 Mahfud  mengatakan,  apabila  ada  hal-hal  yang  dianggap  tidak  sesuai,  maka  ia  mempersilakan
               kelompok  buruh  untuk menyampaikannya ke DPR.

                Tidak  hanya  kepada  DPR,  Mahfud  juga  mempersilakan  para  buruh  menyampaikan  hal-hal  yang
               dianggap merugikan kepada dirinya.

                 "Coba  di  bagian  mana  yang  dirugikan,  sampaikan  ke  DPR.  Sampaikan  juga  ke  saya,  nanti  saya
               salurkan," kata dia.
                Mahfud mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan draf omnibus law tersebut kepada DPR.

                Usai  masa  reses,  kata  dia,  DPR  akan  memulai  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)
               Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja.
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333