Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 332
Apalagi Presiden Jokowi ingin mengesahkan kebijakan tersebut dalam waktu 100 hari.
Ia juga meminta agar peraturan itu harus didiskusikan secara bersama-sama terlebih dahulu.
"Kalau tetap terburu-buru, pasti akan ada gerakan aksi yang begitu besar. Semua serikat buruh
menolak Omnibus Law. Tidak ada satu pun, boleh diperiksa," tuturnya.
Kemudian jika Omnibus Law telah disahkan, Iqbal mengatakan akan menempuh langkah hukum
seperti menyiapkan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami juga akan melakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [Melalui] Citizen Law Suit. Sebagai
warga negara, buruh dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini," pungkasnya.
Di Depan Buruh, Komisi IX DPR: Saya Sepakat Omnibus Law Dicabut.
Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya ) Reporter: Riyan Setiawan Penulis: Riyan Setiawan Editor: Hendra Friana
