Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 334
Title KRITIK JOKOWI, KADER PDIP TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name tirto.id
https://tirto.id/kritik-jokowi-kader-pdip-tolak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-
Page/URL
etTs
Journalist Riyan Setiawan
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo. Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP Ribka
Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi
pemerintahan Joko Widodo.
Quote
Jadi tolak ini, karena memang tadi tuh diatur upah minimum lah, pesangon lah, ini penting karena
menyangkut hak masyarakat
-- Ribka Tjiptaning, Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP
KRITIK JOKOWI, KADER PDIP TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
Pasalnya, menurut dia, kebijakan tersebut mengatur upah yang tidak berpihak terhadap buruh.
"Jadi tolak ini, karena memang tadi tuh diatur upah minimum lah, pesangon lah, ini penting karena
menyangkut hak masyarakat," kata dia saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin
(20/1/2020).
Politikus PDIP itu pun mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta segera
mengesahkan kebijakan tersebut. Padahal janji Tri Layak Jokowi juga belum terealisasi seluruhnya.
Meskipun Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut belum sampai ke DPR, ia menilai kebijakan yang
tertuang di dalamnya hanya akan mementingkan segelintir pengusaha dan kaum kapitalis.
"Biarin saja (investor) lari, suruh pergi dari Indonesia, sama cucu-cucunya suruh pergi dari Indonesia.
Kebiasaan dari dulu, memang begitu kalau ada urusan buruh, presiden ngancemnya investor akan
pergi dari Indonesia, pergi ya pergi aja sono, orang indonesia kaya kok," ucapnya.
Dirinya menerangkan berdasarkan pernyataan Presiden Soekarno, kekayaan bumi Indonesia harus
dikelola oleh rakyat dan dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Sehingga tak memerlukan orang asing untuk
berinvestasi.
