Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 337
Title F-PAN: JIKA PDIP MENOLAK OMNIBUS LAW, KAMI OPOSISI JUGA SIAP
Media Name tirto.id
Page/URL https://tirto.id/f-pan-jika-pdip-menolak-omnibus-law-kami-oposisi-juga-siap-etTA
Journalist Riyan Setiawan
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan
persoalan TKA. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan menolak
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Ia mengatakan PAN tak mau kalah dengan Fraksi PDIP.
Apalagi PDIP merupakan partai pemenang dan masuk di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi).
Quote
Jadi kalau PDIP sudah berani menolak Omnibus Law, maka tentu kami yang di luar pemerintah, maka
siap untuk menolak RUU pemerintah ini
-- Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN
F-PAN: JIKA PDIP MENOLAK OMNIBUS LAW, KAMI OPOSISI JUGA SIAP
Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan
persoalan TKA.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan menolak Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Ia mengatakan PAN tak mau kalah dengan Fraksi PDIP.
"Jadi kalau PDIP sudah berani menolak Omnibus Law, maka tentu kami yang di luar pemerintah, maka
siap untuk menolak RUU pemerintah ini," kata dia saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan,
Senin (20/1/2020).
Menurutnya persoalan buruh sangatlah penting. Ia juga mengaku Komisi IX DPR RI sering membahas
permasalahan tersebut.
Saat ini kata dia, masih banyak pekerjaan rumah (PR) tentang permasalahan buruh yang belum
selesai.
"Terus tiba-tiba ada PR besar yang sangat besar diberikan kepada kami. Ini kan, kesejahteraan buruh
dari waktu ke waktu," ucapnya.
Selanjutnya ia menerangkan permasalahan tentang buruh sering mereka utarakan setiap Mayday
yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Termasuk soal Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang
dinilai merugikan buruh, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan lainnya.
