Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 47
GERUDUK DPR, BURUH TOLAK OMNIBUS LAW DAN KENAIKAN IURAN BPJS
Title
KESEHATAN
Media Name rri.co.id
http://rri.co.id/post/berita/773641/nasional/geruduk_dpr_buruh_tolak_omnibus_law_da
Page/URL
n_kenaikan_iuran_bpjs_kesehatan.html
Journalist iman
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali
mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran
BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di
Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.
Quote
Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi
-- Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
GERUDUK DPR, BURUH TOLAK OMNIBUS LAW DAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali
mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran
BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di
Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.
Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal
mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh
dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum
buruh dikorbankan.
Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal
ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan
pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah
masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
