Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 45
Title PROTES OMNIBUS LAW, RIBUAN BURUH AKAN DEMO DI GEDUNG DPR HARI INI
Media Name tribunnews.com
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/20/protes-omnibus-law-ribuan-
Page/URL
buruh-akan-demo-di-gedung-dpr-hari-ini
Journalist Hasanudin Aco
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Ribuan buruh akan berunjuk rasa di gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat Senin (20/1/2020). Demikian
dikatakan Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, dalam keterangan
tertulisnya kepada wartawan, hari ini. Tujuan aksi hari ini, lanjutnya, yaitu menyampaikan penolakan
omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Quote
Sekitar 20 ribu sampai 30 ribu massa buruh akan ikut aksi, pukul 09.00 WIB hari ini
-- Kahar S Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI
PROTES OMNIBUS LAW, RIBUAN BURUH AKAN DEMO DI GEDUNG DPR HARI INI
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat , JAKARTA - Ribuan buruh akan
berunjuk rasa di gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat Senin (20/1/2020).
Demikian dikatakan Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, dalam
keterangan tertulisnya kepada wartawan, hari ini.
"Sekitar 20 ribu sampai 30 ribu massa buruh akan ikut aksi, pukul 09.00 WIB hari ini," kata Kahar.
Tujuan aksi hari ini, lanjutnya, yaitu menyampaikan penolakan omnibus law dan kenaikan iuran BPJS
Kesehatan.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," jelas Kahar.
Dia melanjutkan, aksi tersebut serentak dilakukan di berbagai provinsi lain.
Di antaranya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa
Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
Lebih lanjut, Kahar menyatakan sistem omnibus law dikhawatirkan merugikan kaum buruh.
Menurutnya, omnibus law diduga dapat menghilangkan upah minimum, pesangon, membebaskan
buruh kontrak (outsourcing), dan mempermudah tenaga kerja asing.
"Juga dapat menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," kata
Kahar..
