Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2020).
Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke
Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

"Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, masuknya investasi asing disertai
dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat
dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang
membatasi kenaikan upah.

"Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa
strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?" Kata Rusdi.
"Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah
berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada
stagnannya angka konsumsi rumah tangga," lanjutnya.
Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti
kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan,"
tegasnya.

"Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal
(130 Juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau
membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun
terhambat," sambungnya.

Untuk itu, KSPI meminta agar Negara harus berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil
yang lain. Negara tidak boleh abai. Apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha
hitam yang cenderung semena mena.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil
rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi
merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.